BALI — Sertifikasi halal dinilai menjadi sinyal kepercayaan bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia. Pakar pariwisata Universitas Andalas Sari Lenggogeni menyebut sertifikasi ini menurunkan risiko keraguan wisatawan terhadap produk yang dikonsumsi selama berwisata. Kebijakan wajib halal pun dinilai mampu mendorong pelaku usaha, termasuk UMKM, masuk ke ekosistem wisata ramah muslim.
Wisatawan muslim yang berlibur ke Indonesia kerap dihadapkan pada pertanyaan sederhana: apakah makanan dan minuman di destinasi yang dikunjungi sudah halal? Sertifikasi halal hadir menjawab keraguan itu. Pakar pariwisata Universitas Andalas Sari Lenggogeni menilai sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kepercayaan sekaligus memperkuat pengembangan wisata ramah muslim di Tanah Air.
"Wisatawan tidak lagi harus menghadapi bahan ini halal atau tidak, tapi bisa menurunkan risiko persepsi di destinasi," kata Sari saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Kepastian terhadap produk yang dikonsumsi menjadi kunci, terutama untuk makanan dan minuman yang jadi komponen utama pengalaman berwisata. Namun kebutuhan layanan ramah muslim tidak berhenti di situ. Fasilitas ibadah, kebersihan, informasi, hingga pelayanan yang mudah diperoleh juga masuk dalam paket layanan yang diharapkan wisatawan.
Sari menegaskan wisata halal tidak sama dengan wisata religi. Pengembangannya bukan mengubah destinasi menjadi tempat keagamaan, melainkan memberi layanan tambahan dan kepastian bagi wisatawan muslim.
"Esensinya adalah bagaimana kita memberikan extended service dan assurance kepada wisata muslim," ujarnya.
Potensi Indonesia untuk mengembangkan wisata ramah muslim dinilai cukup kuat. Kombinasi alam, budaya, gastronomi, warisan Islam, ekonomi kreatif, serta ekosistem pelayanan wisata muslim yang tumbuh alami di masyarakat menjadi modal utama.
Kebijakan wajib halal yang mencakup makanan dan minuman, hasil dan jasa penyembelihan, serta sejumlah kategori produk lain menjadi stimulasi bagi perusahaan untuk masuk tahap sertifikasi. Manfaatnya dirasakan pelaku usaha yang terlibat dalam pengalaman wisata, mulai dari UMKM kuliner lokal, restoran, jajanan pinggir jalan, hingga produsen oleh-oleh.
Meski begitu, tidak semua UMKM punya kapasitas cukup untuk mengurus sertifikasi halal. Sari mendorong pemerintah memberikan dukungan insentif bagi UMKM agar bisa ikut serta dalam pengembangan wisata ramah muslim.
Sumatera Barat menjadi contoh. Daerah itu sebelumnya memiliki aturan mengenai wisata halal, lalu mengembangkannya menjadi destinasi-destinasi halal.
Kementerian Pariwisata dinilai perlu mengorkestrasi ekosistem agar sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan. Sertifikasi harus memberi nilai ekonomi dan memperkuat daya saing destinasi.
Pengembangan tersebut perlu mengintegrasikan sertifikasi, peningkatan kapasitas, pengembangan produk, digitalisasi, dan pemasaran. Pelatihan juga diperlukan bagi hotel, restoran, pemandu wisata, agen perjalanan, dan operator tur soal moslem friendly hospitality.
Sari juga mendorong Kementerian Pariwisata memperkuat keterlibatan dengan pemangku kepentingan melalui kunjungan lapangan dan dialog dengan berbagai asosiasi. Pariwisata berkaitan erat dengan hubungan antarpemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan badan promosi dan pemerintah daerah.
Destinasi ramah muslim yang sudah ditetapkan perlu indikator terukur agar tidak berhenti pada penetapan status. Indikator tersebut meliputi lama tinggal wisatawan, tingkat belanja, dan kunjungan ulang. Destinasi yang telah ditetapkan juga perlu dukungan lanjutan, termasuk pemasaran ke pasar wisata halal seperti Malaysia.
Bagi wisatawan yang merencanakan liburan ke destinasi ramah muslim, keberadaan sertifikasi halal di restoran dan tempat wisata bisa menjadi pertimbangan awal. Informasi terkini soal destinasi ramah muslim dapat dikonfirmasi melalui dinas pariwisata setempat.